hukum persaingan usaha pdf. Hukum persaingan usaha. hukum persaingan usaha pdf

usaha itu sendiri diantara para pakar hukum persaingan belum terdapat kesamaan pendapat, dan di dalam sumber hukum utama hukum persaingan usaha di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak terdapat definisi dariPada hakikatnya, keberadaan hukum persaingan usaha terhadap pelaku usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar para pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya. 2& 3 2 Jur. PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA-6-Pasal'7 (1) Tindakan administratif berupa penetapan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melnnggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5. Shidarta hlm. Hukum persaingan power point Elisha Queen 5. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Jurnal Hukum P-ISSN : 2615-3416 Samudra Keadilan E-ISSN : 2615-7845 Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018 BUKTI TIDAK LANGSUNG (INDIRECT EVIDENCE) DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Mahmul Siregar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jl. Ibid. Hukum Persaingan Usaha. Hum. 5/1999 memiliki kebijakan persaingan yang berorientasi pada jaminan . anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini bisa selesai sesuai dengan waktu. 1 Amerika Serikat 27 I. PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 2020 DOSEN PEMBIMBING Prof. H. 5 Tahun 1999). 1. 3. H. Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; a. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan secara daring di Kantor Komisi Pengawas Persaingan UsahaPrinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Huzaini, M. JIMEA|JurnalIlmiahMEA(Manajemen,Ekonomi,danAkuntansi) Vol. Sos dan Ibu Sri Sugiarti, S. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. , Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Edisi Kedua, Jakarta, 2017, h. Rachmadi Usman, S. Title: Hukum persaingan usaha: Author: Arie Siswanto:Persaingan usaha (bisnis) adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. 13. 7 No. Konsep Pengecualian. 33. 36312/jime. Buku ini menjelaskan konsep-konsep dasar hukum persaingan, jenis-jenis pelanggaran, serta langkah-langkah pencegahan. Persaingan usaha dilakukan untuk merebut hati konsumen. Adapun tujuan tersebut adalah; pertama, ingin mengetahui dampak ekosistem digital terhadap hukum. Pengertian Hukum Persaingan Usaha Hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan- tindakan yang dilarang (beserta konsekuensi. , hal. l. 8 Rachmadi Usman, 2013, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 62. 2 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Cetakan ke-2, 2004, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h. H. (Persero) yang dirugikan atau menjadi bertentangan dengan ketentuan hukum persaingan usaha. 6 BAB III CAKUPAN DAN PENJABARAN UNSUR PASAL 5 3. Jurnal Hukum P-ISSN : 2615-3416 Samudra Keadilan E-ISSN : 2615-7845 Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018 BUKTI TIDAK LANGSUNG (INDIRECT EVIDENCE) DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Mahmul Siregar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jl. pelanggaran bagi persaingan usaha. pembubaran dan likuidasi Firma, CV, PT 3. , Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia, Proyek ELIPS, Jakarta, 2000, h. ], Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks (Deutsche Gessellschaft fur Technische Zusammenarbeit 2009). persekongkolan merusak kualitas/citra produk saingan. A. PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA (Hukum Acara Persaingan Usaha ?) Penulis : Putu Sudarma Sumadi Diterbitkan Tahun: 2017 Diterbitkan Oleh: Jl. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 278. 42. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. UNIERSITS MEDN RE. Persaingan usaha yang sehat telah menjadi acuan bagi para pelaku usaha semenjak hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Paraktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat (Undang-Undang Persaingan Usaha). Jurnal persaingan usaha ini merupakan kali kedua di tahun 2021. 2008. Melihat kondisi persaingan usaha di Indonesia pada saat ini, diharapkan kebijakan Restrukturisasi BUMN dengan pembentukan Holding Company mampu meningkatkan. Namun persaingan usaha sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam kegiatan bisnis, sejauh pelaku usaha dapat mematuhi rambu-rambu dalam hukum persaingan usaha yang sehat. 02/PER/ M. CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH S1 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam. Pengertian, Aspek dan Jenis-jenis Persaingan Usaha. 4 Jerman 28 I. Taman Pondok Jati J3, Taman Sidoarjo Telp/fax : 031-7871090 Email:[email protected] ini merupakan ulasan dalam aspek hukum ekonomi bisnis terutama. 1. Kedua domain hukum ini terlihat saling bertentangan satu sama lain. 6. Kata Kunci: Hukum, Monopoli, Persaingan Usaha dan Tidak Sehat A. Di samping itu dalam rangka menyosong era. Latar Belakang Sistem perekonomian masa kini yang mengglobal dan sangat terintegrasi memberikan peluang dan masalah bagi bangsa Indonesia. 1 iv. usaha. Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan/atau Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan. Menjelaskan Kegiatan dalam Hukum Persaingan Usaha 2. Pengertian dan Dilarangnya Kegiatan dalam Hukum Persaingan Usaha Pembangunan pada bidang ekonomi harus mengarah pada terwujudnya kesejahteraan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila. 3 Korea Selatan 28 I. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 1. Substansi yang diberikan semakin beragam, mulai dari permasalahan penerapan pasal di undang-undang persaingan usaha, studi kasus atas putusan KPPU, merger dan akuisisi, kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi digital, bahkan hingga permasalahan ibukota baru. Untuk itu salah satu tujuan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya. Persaingan Usaha. Begitu pula denganUndang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2018 puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. id Abstract, The use of indirect evidence (circumstantial evidence. A. Praktik kartel di Indonesia adalah suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, karena akan membentuk suatu perilaku monopoli ataupun bentuk perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. S. Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 2 L. 5. H. Munir Fuady. Hukum persaingan usaha. Banyak negara yang telah memberlakukan Undang-Undang Antimonopoli untuk membantu menciptakan iklim usaha yang sehat dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Putusan-KPPU-Feb-2016. D. 42. PDF file viewed/downloaded :. PENYEBAB TERJADINYA PENETAPAN HARGA (PRICE FIXING) DAN PERAN KOMISI PENGAWAS. 22/KPPU-I/2016 Mengenai Kasus Perjanjian Tertutup Dan. Andi Fahmi Lubis. 2002. Pakpahan, persaingan usaha dapat berbentuk persaingan sehat (perfect competition) dan persaingan tidak sehat (imperfect compotition). Memahami kartel perlu pula memahami prinsip dasar atau pengertian dasar dari perilaku monopoli. Kode/Nama UPBJJ : 78/ UPBJJ MATARAM. Yokyakarta: Setara Pers, halaman 17. Paper Oti4. 5/1999, Indonesia tidak memiliki hukum persaingan yang komprehensif •Pengaturan tentang persaingan terdapat diberbagai peraturan perundang-undangan, seperti: •Pasal 382bis KUHP •Pasal 1365 KUHPerdata •Pasal 7 UU No. 2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan penegakan hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce di Indonesia ialah berkaitan dengan adanya potensi terjadinya praktek monopoli dan persaingan. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister. Abstract. 39435-Article Text-147432-1-10-20211206. com, & [email protected] Usaha Tidak Sehat. Istilah “hukum persaingan” yang saat ini digunakan secara khusus untuk bidang hukum juga disebut. 2 Asas dan Tujuan 34 I. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli. Persaingan adalah ketika. 1. Tanggal 22 Februari 2023 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), VS 1. Hukum persaingan usaha. persaingan usaha secara sehat. H Daftar Pustaka : Tahun 1999. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. HUKUM PERSAINGAN USAHA 18B01225002 2 HUKUM KEPERDATAAN III OTORISASI DOSEN PENGEMBANG RPS Wakil Dekan Bid. Terhadap keputusan tersebut terdapat tiga kemungkinan yakni:5 1. Rachmadi Usman, S. Selain itu, penulis juga ingin membahas mengenai wewenang yang diberikan kepada KPPU untuk memutuskan suatu kasus persaingan usaha yang telah diberikan oleh UU No. 1. Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Anti Monopoli (Raja Grafindo 1999). 4 Kampus USU, Padang Bulan, Medan mahmuls@yahoo. Tujuan Hukum Persaingan Usaha Mengenai tujuan hukum anti monopoli dalam perspektif hukum persaingan usaha dirumuskan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:10 a. 1. “Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha”. 5/1999 selama dua dekade. Salah satu tujuan penting pengaturan hukum persaingan usaha adalah dan penanganan terhadap kartel, karena hampir dapat dipastikan bahwa dampak atas kartel adalah. 1 Amerika Serikat 27 I. Pembangunan pada bidang ekonomi harus mengarah pada terwujudnya kesejahteraan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Black Law Dictionary mengartikan monopoli:12 Monopoly is a privilege or peculiar. Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat. com, [email protected]. 2. Oleh karena itu, Anda harus menyediakan waktu paling sedikit 1. HUKUM PERSAINGAN USAHA. (Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta 2002). Putusan KPPU sebagai produk hukum persaingan usaha dan bentuk perwujudan kepastian hukum justru memiliki hambatan yuridis dari undang- undang yang melahirkannya. (PDF) HUKUM PERSAINGAN USAHA Home Art Performing Arts Dance HUKUM PERSAINGAN USAHA December 2014 Authors: Alum Simbolon Universitas Pelita Harapan Medan Abstract Puji syukur yang. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau A. masalah di bidang persaingan usaha yang harus dipedomani oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dan melindungi kepentingan konsumen. 2012. Guntur S. Hukum Persaingan Usaha di Bebe­ rapa Negara 1. H. Keduanya merupakan permasalahan dunia ekonomi yang seharusnya diatur oleh dunia hukum agar terjadi persaingan yang sehat dan menghindari praktik monopoli. ………………. Substansi yang diberikan semakin beragam, mulai. H. Hukum Persaingan Usaha. Angkasa Pura I dan II. in Indonesian - Edisi Kedua. Buku pedoman kepatuhan persaingan usaha adalah salah satu karya KPPU yang berisi panduan praktis bagi pelaku usaha untuk mematuhi UU No. disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata-2 dalam Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul: PERJANJIAN TERTUTUP DALAM PRAKTEK PERSAINGAN USAHA (Studi Kasus Tentang Putusan Perkara No. 641. 05/KPPU/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU No. IMPLEMENTASI Hukum Persaingan Usaha pada dasarnya tidak hanya menjadi tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) namun juga . 1. di bidang hukum persaingan usaha ini perlu ditangani dengan serius dan dengan penanganan yang tepat, baik melalui penerapan sanksi yang tegas maupun menerapkan kebijakan hukum pidana yang tepat. 36 Jakarta Pusat 10120 Telp. Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Gloria Damaiyanti Sidauruk Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia Jln. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya,seri hukum bisnis Anti Monopoli. BAB II TINJAUAN TEORITIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERKAIT PENETAPAN HARGA DAN KARTEL 2. 55869 by Crossref ISSN (print) : 2087-0361. Pada 23 Maret 2020, mengeluarkan Joint Statement atas Aplikasi Hukum Persaingan di Masa Covid, antara lain berisikan: a. Untuk menjawab permasalahan tersebut dalam artikel ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dan konseptual dengan karakter penelitian hukum. Arie Siswanto, Hukum.